Berita

Publikasi Berita PPPPTK PKn dan IPS

Workshop Bedah DIPA 2020 (Pemetaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020)

Dalam rangka pemetaan kegiatan tahunan berbasis anggaran, PPPPTK PKn dan IPS menyelenggarakan Workshop Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2020 di Gedung Proklamasi selama empat hari, Selasa sampai dengan Jumat (14 s.d. 17 Januari 2020).

Secara lebih spesifik, ketua panitia kegiatan Erwan Yuniardi menguraikan bahwa workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), dan diakhiri dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan tersebut.

Dalam sesi sosialisasi kebijakan Kemendikbud, Kepala PPPPTK PKn dan IPS, Subandi, mengungkapkan bahwa kegiatan pemetaan kegiatan ini rutin dilakukan setiap awal tahun berdasarkan pagu indikatif awal sementara. Meskipun demikian, beliau mengingatkan dalam DIPA PPPPT PKn dan IPS terdapat program Prioritas Nasional yang memerlukan koordinasi segera dengan sejumlah pihak. 

Subandi mencontohkan program Penguatan Kepala Sekolah (PKS) sebagai salah satu prioritas nasional yang memerlukan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan yang berada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Menurut Subandi, PKS tahun sebelumnya masih menyisakan sepertiga dari jumlah total kepala sekolah wilayah binaan yang belum mendapatkan sertifikasi. Guna menangani dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang menyangkut Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut, beliau telah menginstruksikan pada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk membuat rancangan programnya (KAK dan penjadwalan) dan mengambil langkah-langkah koordinatif menentukan prioritas pelaksanaan program.

Dalam setiap perancangan program, beliau juga mengarahkan agar PPK melibatkan seluruh tim internal yang ada, termasuk bagian pengelola keuangan, Unit Layanan Pengadaan, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk bekerja sama memperkuat akuntabilitas kegiatan lembaga. Kendala tahun anggaran yang lalu juga perlu diantisipasi dengan langkah strategis.

Guna menyukseskan program lembaga, Subandi juga mengingatkan kembali komitmen seluruh pegawai. Bagi beliau, komitmen untuk patuh, disiplin, dan loyal selama bekerja di lembaga merupakan keniscayaan, tapi sekaligus tanpa perlu pengekangan, artinya pegawai diberi kebebasan apabila ada yang memiliki rencana karier di luar lembaga yang dianggap memiliki masa depan lebih cerah bagi individu tersebut.

Workshop Bedah DIPA 2020
Workshop Bedah DIPA 2020

 

Sebagai upaya mengembangkan budaya kerja, Subandi ingin para pegawai terlebih dahulu menginternalisasi critical thinking, communication, collaboration, dan creativity dalam sebagai wujud tanggung jawab sebelum mengampanyekan empat keterampilan abad ke-21 tersebut pada pelanggan eksternal. Beliau mengimbau menggalakkan budaya positif asah asih asuh (kolaborasi) dalam membangun lembaga alih-alih kebiasaan negatif saling menyalahkan gasak gesek gosok. Terakhir beliau mengutip sebuah ungkapan berkaitan dengan semangat melayani: “I will not command you. I will not lead you. But i will serve you well.” (“Saya tidak akan memerintah Anda. Saya tidak akan mengarahkan Anda. Tapi saya akan melayani Anda dengan baik.”)

Kebijakan Kemendikbud

Mengenai kebijakan dalam Kemendikbud, Subandi menyampaikan empat prioritas Kemendikbud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pertama adalah pembelajaran anak yang diterjemahkan dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Prioritas kedua adalah struktur kelembagaan yang sudah dimulai berupa persiapan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Tetapi Subandi memperkirakan pelaksanaannya paling cepat April tahun ini karena pemerintah tengah menggodok omnibus law, satu aturan hukum baru berupa Undang-Undang yang mengamandemen dan meringkas beberapa Undang-Undang yang telah ada. 

Prioritas ketiga dan keempat adalah revolusi mental dan pengembangan teknologi. Menyambut itu, PPPPTK PKn dan IPS tengah berancang-ancang untuk melaksanakan satu diklat berbasis teknologi yang telah disusun berkat kerja sama solid antara Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan widyaiswara. Berkaitan dengan itu, Subandi juga menyambut baik inovasi para PTP PPPPTK PKn dan IPS yang mengembangkan teknologi pembelajaran berbasis virtual reality dan augmented reality.

 

Penulis: Tricahyo Abadi

Foto: Mamik Suryono Kusdi

Search